Kelompok Studi dan
Pengembangan Prakarsa Masyarakat

              

Visi dan Misi

FGD PERCEPATAN PENETAPAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TOBA
Delima Silalahi | Toba | 30-08-2020 | 0 

Gambar mungkin berisi: 1 orang, dudukKamis, 30 Juli 2020. Bertempat Di Balai data, Kantor Bupati Toba, BPSKL Wilayah Sumatera menyelenggarakan FGD Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Toba. Tujuan dari FGD ini adalah untuk membangun soliditas dan koordinasi semua pihak dalam upaya percepatan pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Toba.

Selain dihadiri perwakilan dari delapan komunitas masyarakat adat di Kabupaten Toba, antara lain, Masyarakat Adat Sigapiton, Motung, Natinggir, Huta Matio, Huta Natumingka,Huta Simenak-Henak,dan Huta Paria Dolok Ombur, FGD ini juga dihadiri staf Lembaga pendamping Masyarakat Adat, ... Read More

PELATIHAN HUKUM KRITIS DI SAMOSIR DI MASA PANDEMIC COVID-19
Lambok & Kalang BZ | Samosir | 25-07-2020 | 0 

Masa Pandemic Covid 19, tidak menyurutkan semangat 25 peserta yang mewakili Komunitas Masyarakat Adat di Samosir belajar hukum. Pelatihan ini sebelumnya dilakukan di TC KSPPM Parapat dengan mengundang perwakilan dari seluruh wilayah dampingan KSPPM, namun di masa Pandemic ini dilakukan di desa, khusus untuk wilayah Samosir.

Antusias peserta pelatihan yang dilakukan, 23 - 25 Juli 2020 di Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Ni Huta ini, terlihat dari keaktifan mereka dalam diskusi-diskusi dalam setiap materi yang disampaikan fasilitator dan naraasumber. Masyarakat adat Golat Simbolon dan Golat Naibaho Sijambur menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini. Kedua Golat ini... Read More

ST Taput Beraudiensi Dengan Bupati Tapanuli Utara: Pengurus ST Taput Menyampaikan Tantangan Yang Dihadapi Petani di masa Pandemic Covid 19
Leorana Sihotang | Tapanuli Utara | 07-07-2020 | 0 

Gambar mungkin berisi: 3 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruanganTarutung, Selasa, 7 Juli 2020 pukul 19.00 Serikat Tani Taput (ST TAPUT) didampingi KSPPM melakukan audiensi dengan Bupati Taput, Drs. Nikson Nababan, M.Si, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Sei Pasaribu dan Kadis Ketahanan Pangan, Longgos Pandiangan di rumah dinas Bupati Taput. Sementara perwakilan dari ST Taput dan KSPPM, adalah Dorma Sigalingging, (Ketua ST Taput), Roib Sitanggang, (KT Mandiri), Iwan Pranata Sitanggang (KT Mandiri), Togap Simanjuntak (KT Satahi Martua), Darwin Manullang (KSPPM), Leorana Sihotang (KSPPM) dan Abriani Simanjuntak (KSPPM)

... Read More
DIALOG KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TOBA DENGAN PEMKAB TOBA
Kalang BZ | Toba | 07-07-2020 | 0 

Balige, Selasa Siang, 7 Juli 2020, Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Toba didampingi KSPPM dan AMAN Tano Batak, berdiskusi dengan Pemkab Toba Samosir yang dihadiri oleh Asisten I, Harapan Napitupulu, Kabag Hukum, Lukman Siagian , Bangun Siagian mewakili Dinas Lingkungan Hidup Tobasa, tiga perwakilan dari Kantor Camat Borbor, Habinsaran dan Silaen beserta Kepala Desa dari Desa Natumingka, Parsaboruan Barat dan Desa ombur. Adapun perwakilan kominitas masyarakat adat yang hadir adalah dari Komunitas Huta Matio, Natumingka, Simenak-menak, Op. Ponggok Simanjuntak dan Natinggir

Paska terbitnya Perda No 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toba, Pemkab Toba juga sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 138 Tentang pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat T... Read More

KUNJUNGAN BADAN PERHUTANAN SOSIAL DAN KELOLA LINGKUNGAN (BPSKL) KE HUTA AEKNAPA
Kalang BZ | | 07-07-2020 | 0 

Selasa, 7 Juli 2020. Masyarakat Adat Op. Bolus Simanjuntak dan Op. Ronggur Simanjuntak didampingi oleh KSPPM dan AMAN TANO Batak menerima kunjungan perwakilan dari BPSKL (Badan Perhutaan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) wilayah IV, Balige. Dari BPSKL hadir Yoseph Tien dan dari KPH diwakili oleh Irwan Butar-Butar. Pertemuan dilakukan di Sosor Liang, Sipahutar. Adapun pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut upaya penyelesaian konflik komunitas masyarakat adat dengan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Sekilas melihat ke belakang, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan ini sudah berjalan hampir sepuluh tahun. Dan komunitas masyarakat adat juga sudah menyampaikan langsung tuntutan mereka ke Pemerintah Pusat, Pak Joko Widodo (Presiden RI) dan juga kepada Bu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Difasilitasi oleh Kantor Staf Kepresiden (KSP), pertemuan masyarakat adat dengan pemerintah pusat sudah beberapa k... Read More

MEMPERINGATI HARI LINGKUNGAN DI ERA TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU
Delima Silalahi | | 00-00-0000 | 0 

Tahun 2020, diawali dengan masa-masa paling berat bagi umat manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak rencana, harapan dan resolusi yang dibangun di awal tahun, buyar tak berwujud karena serangan wabah virus covid-19 yang tiba-tiba menjadi akrab di telinga sekaligus menakutkan bagi semua orang. Dalam tiga bulan ini, manusia harus membatasi banyak hal, membatasi diri dari berbagai aktivitas rutin yang dilakukan, membatasi diri berkumpul dan juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

Di awal-awal wabah covid-19 merebak, kita berkata, “bumi sedang istirahat”, banyak yang senang melihat birunya langit di Jakarta karena aktifitas manusia dan industri sejenak berhenti. Ternyata banyak manusia yang mendambakan bumi yang indah dan terjaga. Sejenak covid 19 menyadarkan kita bahwa bumi ini indah, kalau kita tak serakah. Kalau para pelaku industri perusak lingkungan tidak seperti vampire yang menghisap semua sumber daya alam yang ada di bumi ini. Read More

STKS MENGADAKAN RAPAT PERDANA PASKA “NEW NORMAL”
Angela Manihuruk | Samosir | 03-06-2020 | 0 

Gambar mungkin berisi: 2 orang, termasuk Sandres Siahaan, orang dudukPada Rabu, 3 Juni 2020, STKS mengadakan rapat perdana paska “new normal”. Setelah hampir tiga bulan hanya bertemu lewat dunia maya, akhirnya pengurus dan KSPPM mengadakan diskusi terbatas.

Pertemuan kali ini membahas banyak hal terkait perkembangan pertanian di masing-masing kelompok dan juga program ke depan yang segera akan dilakukan dan juga menyikapi banyaknya aduan terkait penyaluran dana-dana bantuan jejaring pengaman sosial terdampak covid di beberapa wilayah.

 

Terkait program, ada beberapa pembahasan, antara lain:

  1. Dalam rangka m... Read More
Memasuki Era Normal Baru, Intimidasi terhadap Masyarakat Adat tetap terjadi
Angela Manihuruk | Samosir | 08-06-2020 | 0 

Tiga bulan sejak Maret 2020, adalah masa sulit penuh tantangan akibat pandemik covid-19 yang mewabah hampir di seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Wabah ini tidak hanya menyerang Kesehatan manusia, namun juga berdampak terhadap aspek ekonomi. Ruang gerak semua manusia dibatasi untuk mencegah penularan virus tersebut. Tidak ingin tertular dan menularkan ke orang lain, masa-masa sulit ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat Golat Simbolon untuk mengembangkan usaha pertanian mereka.

Hampir tiga bulan ini mereka tinggal di ladang atau yang biasa mereka sebut dengan nama tombak untuk memperkuat pondasi pangan mereka. Selain menanami kopi, mereka juga menanam jagung dan ubi-ubian. Namun sangat disayangkan, di masa konsentrasi mereka bertahan hidup di masa pandemic covid-19, mereka justru diintimidasi instansi kehutanan.

Pada Rabu, 27 Mei 2020 tiga orang anggota komunitas masyarakat adat Golat Simbolon yang sedang menanam kopi dan tanaman lainnya ditangkap oleh em... Read More

CATATAN HARI TANI NASIONAL DAN KONFLIK AGRARIA DI TANAH BATAK
Mahdianta Pandia | Toba | 00-00-0000 | 0 

Tidak mengherankan jika setiap tahun konflik agraria terus meningkat, tidak terkecuali di tanah Batak. Konflik bukan disebabkan karena ada “provokator” atau “masyarakat masih bodoh” dan tidak paham manfaat pembangunan. Melainkan karena hak-hak masyarakat dirampas, dikalim secara sepihak oleh negara dan lebih parahnya lagi “dihadiahkan” kepada agen-agen pembangunan baik perusahan swasta maupun lembaga miliki negara. Bukan hal yang aneh jika konflik terjadi karena masyarakat melawan demi mempertahankan hak-haknya. Perlawanan terpaksa harus dilakukan karena perampasan hak masyarakat atas tanah sama artinya dengan ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka. Masyarakat di Tano Batak yang mayoritas tinggal di desa harus diperhadapkan dengan kenyataan bahwa mereka selama ini hidup di tanah milik negara. Dalam konteks ini perlu dicatat b... Read More

Posisi Dan Sikap Ksppm Terhadap Perintah Dan Pernyataan Presiden Joko Widodo Tentang Penyelesaian Masalah Dan Konflik Agraria
Mahdianta Pandia | Samosir | 00-00-0000 | 0 

Pada dasarnya perintah dan pernyataan Presiden patut dijadikan cambuk atau sumber kekuatan untuk memperlancar penyelesaian masalah dan konflik agrarian, sekaligus melindungi hak-hak rakyat dan masyarakat adat. Seperti yang sudah disinggung oleh banyak pihak, KSPPM dan komponen-komponen masyarakat sipil bisa menggunakannya untuk memastikan atau bahkan menekan kementerian terkait dan birokrasi di pusat untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dalam menangani isu ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kementerian dan birokrasi justeru kerap menjadi bottle neck proses penyelesaian.

 

Presiden Joko Widodo kembali menunjukan keberpihakan pada hak-hak rakyat. Dalam Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 3 mei lalu, Presiden memerintahkan jajarannya untuk mempercepat proses penyelesaian masalah pertanahan dan konflik agrarian yang melibatkan rak... Read More

Bahasa Indonesia

              

Majalah Prakarsa

Partisipasi Masyarakat Desa Membangun
Prakarsa Edisi No.119/Januari-Februari/XXXIV/2018

Petani dan Pangan
No.123/September-Oktober/XXXIV/2018

Perjuangan Hak Asasi Manusia
No.124/November-Desember/XXXIV/2018

Membangun Organisasi Petani yang Berdaulat
No.125/Januari-Februari/XXXV/2019

Edisi Lainnya