Kelompok Studi dan
Pengembangan Prakarsa Masyarakat

              

Berita KSPPM

KUNJUNGAN BADAN PERHUTANAN SOSIAL DAN KELOLA LINGKUNGAN (BPSKL) KE HUTA AEKNAPA
Kalang BZ | | 07-07-2020 | 0 

Selasa, 7 Juli 2020. Masyarakat Adat Op. Bolus Simanjuntak dan Op. Ronggur Simanjuntak didampingi oleh KSPPM dan AMAN TANO Batak menerima kunjungan perwakilan dari BPSKL (Badan Perhutaan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) wilayah IV, Balige. Dari BPSKL hadir Yoseph Tien dan dari KPH diwakili oleh Irwan Butar-Butar. Pertemuan dilakukan di Sosor Liang, Sipahutar. Adapun pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut upaya penyelesaian konflik komunitas masyarakat adat dengan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Sekilas melihat ke belakang, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan ini sudah berjalan hampir sepuluh tahun. Dan komunitas masyarakat adat juga sudah menyampaikan langsung tuntutan mereka ke Pemerintah Pusat, Pak Joko Widodo (Presiden RI) dan juga kepada Bu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Difasilitasi oleh Kantor Staf Kepresiden (KSP), pertemuan masyarakat adat dengan pemerintah pusat sudah beberapa kali dilakukan. Baik Presiden dan Menteri KLHK juga sudah meberikan respon yang sangat baik terhadap tuntutan masyarakat dengan menjanjikan akan segera melepaskan wilayah adat tersebut dari Konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan mengembalikan kepada masyarakat adat. Namun keputusan itu baru bisa ditindaklanjuti, jika sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten. Saat ini kedua komunitas ini bersama komunitas lainnya di Tapanuli sedang menunggu terbitnya Perda dimaksud agar realisasi janji Presiden dan Menteri bisa ditindaklanjuti dengan segera.

Kehadiran BPSKL yang didampingi oleh KPH Wilayah IV, Balige, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan informasi mereka terkait masyarakat adat di Huta Aeknapa. Masyarakat adat dengan antusias kembali menjelaskan historis mereka di wilayah Huta Aeknapa dan juga kronologis perjuangan mereka. Op. Rimpun Simanjuntak menjelaskan bahwa mereka adalah keturunan Op. Bolus Simanjuntak yang dari silsilah adalah generasi ke-5 dari Raja Simanjutak dan juga keturunan Op. Ronggur Simanjuntak dari generasi ke-6 dari Raja Simanjuntak yang mendiami wilayah adat Huta Aeknapa.

Menurut pengurus Komunitas, pengakuan atas tanah dan hutan adat ini menyangkut keberlangsungan hidup mereka di desa, karena tanah an hutan adalah ruang hidup mereka, sekaligus sebagai sumber kehidupan keluarga sehari-harinya. Maka dari itu, masyarakat sangat mendesak pihak pemerintah yang memberikan izin konsesi lahan adat mereka ke Toba Pulp Lestari agar segera mencabut izin konsesi tersebut dari wilayah adat mereka. Maradona Simanjuntak (anggota komunitas Op. Ronggur) yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, menjelaskan bahwa konsep kehutanan dan tata wilayah yang ditetapkan pemerintah di wilayah mereka tidak sesuai dengan pemaknaan atau konsep kosmologis atas tanah oleh masyarakat adat tersebut.

Dalam diskusi tersebut, perwakilan BPSKL dan KPH juga memberikan penjelasan mengacu pada PERMENLHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial. Di mana menurut masyarakat, lebih mengarahkan pada prosedur hukum yang bagi masyarakat dalam komunitas adat tidak begitu dipahami. Masih Bagi masyrakat adat bahwa keputusan atas status wilayah mereka hanya ditentukan sepihak oleh pemerintahan pusat, tanpa ada pemberitahuan dan dialog dengan masyarakat sebelumnya.

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan ini, Rabu, 8 Juli 2020, Tim akan turun bersama-sama ke wilayah adat.*

Bahasa Indonesia

              

Majalah Prakarsa

Partisipasi Masyarakat Desa Membangun
Prakarsa Edisi No.119/Januari-Februari/XXXIV/2018

Petani dan Pangan
No.123/September-Oktober/XXXIV/2018

Perjuangan Hak Asasi Manusia
No.124/November-Desember/XXXIV/2018

Membangun Organisasi Petani yang Berdaulat
No.125/Januari-Februari/XXXV/2019

Edisi Lainnya