Kelompok Studi dan
Pengembangan Prakarsa Masyarakat

              

Berita KSPPM

DIALOG KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TOBA DENGAN PEMKAB TOBA
Kalang BZ | Toba | 07-07-2020 | 0 

Balige, Selasa Siang, 7 Juli 2020, Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Toba didampingi KSPPM dan AMAN Tano Batak, berdiskusi dengan Pemkab Toba Samosir yang dihadiri oleh Asisten I, Harapan Napitupulu, Kabag Hukum, Lukman Siagian , Bangun Siagian mewakili Dinas Lingkungan Hidup Tobasa, tiga perwakilan dari Kantor Camat Borbor, Habinsaran dan Silaen beserta Kepala Desa dari Desa Natumingka, Parsaboruan Barat dan Desa ombur. Adapun perwakilan kominitas masyarakat adat yang hadir adalah dari Komunitas Huta Matio, Natumingka, Simenak-menak, Op. Ponggok Simanjuntak dan Natinggir

Paska terbitnya Perda No 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toba, Pemkab Toba juga sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 138 Tentang pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Tobasa Tahun 2020. Adapaun tugas utama dari panitia yang dibentuk ini adalah melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat Hukum Adat di Toba.

Dalam sambutannya, Bapak Harapan Napitupuluh menjelaskan, bahwa tim ini merupakan tahap awal untuk mengakui keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Toba. Sehingga masyarakat adat perlu bersabar menunggu tim ini bekerja. Senada dengan hal itu tersebut, Bapak Bangun Siagian juga menjelaskan bahwa pada tahun 2018 yang lalu Pemerintah kabupaten Tobasa juga sebenarnya telah melakukan permohonan pengurangan ijin konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL,Tbk) kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Toba dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat adat.

Roki Pasaribu dari KSPPM dan Rganda Simanjuntak dari Aman Tano Batak sebagai pendamping komunitas mengapresiasi upaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dalam rangka pengakuan dan perlingdungan masyarakat adat di Kabupaten Tobasa. Namun, menurutnya, ke depan Pemkab beserta tim Panitia Masyarakat Hukum Adat yang sudah ditunjuk harus lebih serius dengan Menyusun agenda kerja yang progressnya bisa dimonitoring oleh komunitas masyarakat adat. KSPPM dan AMAN Tano Batak, yang juga dihunjuk sebagai bagian dari panitia Masyarakat Hukum Adat di Tobasa akan tertap memberikan masukan demi kelancaran proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Toba.

Roganda SImanjuntak, juga menjelaskan bahwa tim sebenarnya akan lebih mudah melakukan tugasnya melakukan identifikasi dan verifikasi karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk identifikasid an verifikasi tersebut sudah tersusun dengan baik oleh masing-masing komunitas masyarakat adat.

Diakhir pertemuan, KSPPM, AMAN Tano Batak dan perwakilan masyarakat adat menyerahkan data Sosial kepada Asisten 1 Bapak Harapan Napitupuluh sebagai data pendukung untuk mempercepat pengakuan . dan perlindungan mereka sebagai masyarakat adat Toba.

 

Bahasa Indonesia

              

Majalah Prakarsa

Partisipasi Masyarakat Desa Membangun
Prakarsa Edisi No.119/Januari-Februari/XXXIV/2018

Petani dan Pangan
No.123/September-Oktober/XXXIV/2018

Perjuangan Hak Asasi Manusia
No.124/November-Desember/XXXIV/2018

Membangun Organisasi Petani yang Berdaulat
No.125/Januari-Februari/XXXV/2019

Edisi Lainnya