Kelompok Studi dan
Pengembangan Prakarsa Masyarakat

              

Berita KSPPM

FGD PERCEPATAN PENETAPAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TOBA
Delima Silalahi | Toba | 30-08-2020 | 0 

Gambar mungkin berisi: 1 orang, dudukKamis, 30 Juli 2020. Bertempat Di Balai data, Kantor Bupati Toba, BPSKL Wilayah Sumatera menyelenggarakan FGD Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Toba. Tujuan dari FGD ini adalah untuk membangun soliditas dan koordinasi semua pihak dalam upaya percepatan pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Toba.

Selain dihadiri perwakilan dari delapan komunitas masyarakat adat di Kabupaten Toba, antara lain, Masyarakat Adat Sigapiton, Motung, Natinggir, Huta Matio, Huta Natumingka,Huta Simenak-Henak,dan Huta Paria Dolok Ombur, FGD ini juga dihadiri staf Lembaga pendamping Masyarakat Adat, yakni KSPPM dan AMAN Tano Batak, juga dihadiri staf instansi pemerintah dari DInas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Pemkab Toba.

Murphy Sitorus, Sekda mewakili Bupati Toba turut hadir membuka acara FGD. Adapun narasumber berasal dari BPSKL Wilayah Sumatera, Manase Sirait, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Toba, Lukman Siagian, Ketua AMAN Tano Batak Roganda Simanjuntak, Direktur KSPPM Delima Silalahi, Akademisi USU Rytha Tambunan

Peserta FGD mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Toba yang telah menerbitkan Perda Masyarakat Adat sekaligus juga sudah menyusun Panitia Masyarakat Adat. Hal ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Toba. Namun Perda dan SK panitia ini harus ditindaklanjuti dengan tahapan-tahapan selanjutnya, untuk mempercepat proses Penetapan Masyarakat Adat di Kabupaten Toba.

Dalam FGD BPSKL dan Pemkab Toba juga memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini, khususnya di masa pandemic Covid 19, di mana adanya kebijakan refocusing anggaran yang sedikit banyak berdampak terhadap lambatnya proses tahapan selanjutnya. Namun mereka yakin dengan kerjasama semua pihak proses ini akan tetap berlanjut. Pemerintah Kabupaten Toba bahkan menyatakan keseriusannya dan keberpihakannya kepada masyarakat adat di Toba.

Delapan perwakilan masyarakat adat yang hadir meminta pemerintah agar menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat adat dengan mendukung mereka memperjuangkan wilayah adatnya. Mereka juga menyatakan akan terlibat aktif dalam proses percepatan ini dengan melengkapi data-data yang diperlukan sekaligus juga membangun solidaritas dan konsolidasi antara masyarakat adat.

KSPPM dan AMAN Tano Batak juga berharap bahwa dalam tahun ini ada komunitas adat yang ditetapkan di Kabupaten Toba, dan berharap Pemkab Toba juga pro-aktif dalam mengusulkan ke KLHK Peta indikatif wilayah adat agar sembari proses penetapan berlanjut, ada jaminan bagi komunitas masyarakat adat bahwa wilayah adatnya tidak diberikan izin kepada pihak lain.

Diakhir FGD ada beberapa kesepakatan yang dibangun oleh BPSKL, Pemkab Toba dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum, Komunitas Masyarakat Adat, KSPPM dan AMAN Tano Batak. Semua pihak yang terlibat akan bersinergi untuk tahapan identifikasi dan verifikasi Masyarakat Adat di Toba. Sehingga Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat berjalan baik dan segera terwujud.***

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang duduk dan dalam ruangan

Bahasa Indonesia

              

Majalah Prakarsa

Partisipasi Masyarakat Desa Membangun
Prakarsa Edisi No.119/Januari-Februari/XXXIV/2018

Petani dan Pangan
No.123/September-Oktober/XXXIV/2018

Perjuangan Hak Asasi Manusia
No.124/November-Desember/XXXIV/2018

Membangun Organisasi Petani yang Berdaulat
No.125/Januari-Februari/XXXV/2019

Edisi Lainnya