POSISI DAN SIKAP KSPPM TERHADAP PERINTAH DAN PERNYATAAN PRESIDEN JOKO WIDODO TENTANG PENYELESAIAN MASALAH DAN KONFLIK AGRARIA

 

 

Presiden Joko Widodo kembali menunjukan keberpihakan pada hak-hak rakyat. Dalam Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 3 mei lalu, Presiden memerintahkan jajarannya untuk mempercepat proses penyelesaian masalah pertanahan dan konflik agrarian yang melibatkan rakyat dengan Pemerintah, rakyat dengan BUMN maupun rakyat dengan perusahan swasta. Tak lupa Presiden juga memerintahkan penertiban semua konsesi yang bermasalah terhadap perlindungan hak-hak rakyat dan masyarakat adat.

 

Pertama-tama KSPPM memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perintah dan pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Sekalipun bukan lagi barang baru selama masa kepresidennya, perintah dan pernyataan tersebut menunjukan komitmen Kepala Negara untuk menuntaskan persoalan-persoalan mendasar soal tanah dan pelanggaran hak yang selama ini mendera rakyat di desa, terutama rakyat yang berada pada lapisan sosial bawah, termasuk yang bermukim di Kawasan Danau Toba (KDT). KSPPM mendukung perintah dan pernyataan Presiden dan akan mengawal proses implementasinya sampai tuntas.

 

Pada dasarnya perintah dan pernyataan Presiden patut dijadikan cambuk atau sumber kekuatan untuk memperlancar penyelesaian masalah dan konflik agrarian, sekaligus melindungi hak-hak rakyat dan masyarakat adat. Seperti yang sudah disinggung oleh banyak pihak, KSPPM dan komponen-komponen masyarakat sipil bisa menggunakannya untuk memastikan atau bahkan menekan kementerian terkait dan birokrasi di pusat untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dalam menangani isu ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kementerian dan birokrasi justeru kerap menjadi bottle neck proses penyelesaian.

 

Namun persoalan tidak hanya pada level kementerian dan birokrasi di tingkat pusat. Pengalaman KSPPM menunjukkan hambatan utama perwujudan perintah dan pernyataan Presiden juga bersumber dari performa Pemerintah Daerah. Penyelesaian masalah dan konflik agraria sering kali melambat karena Pemerintah Daerah jarang menaruhnya sebagai prioritas, atau bahkan bertabrakan dengan kepentingan sejumlah pejabat, politisi atau tokoh kunci di daerah. Sikap Presiden yang diungkapkan dalam Rapat Kabinet Terbatas tersebut bisa menjadi basis yang cukup legitimate untuk mendorong atau malah memaksa Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang lebih besar dan serius terhadap isu-isu agrarian dan perlindungan hak-hak masyarakat.

 

Terlepas dari kementerian, birokrasi di tingkat pusat dan Pemerintah Daerah yang masih perlu terus dipacu dan diawasi untuk bekerja secara optimal, KSPPM menilai sangat penting bagi Presiden Joko Widodo sendiri  untuk mengambil tindakan lebih maju. Setelah mendekati akhir lima tahun periode kepemimpinan yang pertama, membuat perintah lisan dan pernyataan yang positif seperti itu tampak sudah tidak cukup lagi. KSPPM, komponen-komponen masyarakat sipiul dan masyarakat adat yang selama ini terjerat masalah dan konflik agrarian memerlukan lebih dari sekedar gesture. Bukankah Presiden, misalnya, memiliki wewenang tertentu untuk memastikan perintahnya dijalankan kementerian dan aparatur negara yang berada di bawahnya? Mungkin akan lebih baik jika yang dilakukan tidak lagi sebatas membuat pernyataan positif, lalu setelah itu semua pihak ramai-ramai mengalamtkan semua kesalahan kepada kementerian, pemerintah daerah dan birokrasi.

 

Di Kawasan Danau Toba ada banyak kasus konflik agrarian yang didampingi KSPPM, ada 11 konflik agraria komunitas masyarakat adat versus PT Toba Pulp Lestari(TPL); ada lima konflik agraria antara komunitas masyarakat adat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di mana tanahnya diklaim sebagai Kawasan hutan dalam SK 579/2014; dan kasus terakhir, sejak 2017, satu konflik agraria antara masyarakat adat bius Paropat Sigapiton marga Sirait versus Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).  Terkait konflik agraria yang berada di wilayah konsesi PT TPL, sejak awal 2016, proses penyelesaian ditangani oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Hasilnya, wilayah adat Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5172 hektar dikeluarkan dari konsesi PT TPL pada Desember 2016. Namun, pengembalian tanah adat seperti mendaki gunung berliku dan terjal, sampai saat ini pengembalian wilayah adat kepada masyarakat adat masih terkendala masalah administrasi dan birokrasi.

Penyelesaian kasus lainnya, walau dijanjikan oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya, akan segera diselesaikan sebelum akhir 2018, namun sampai saat ini, janji tersebut juga belum terealisasi. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang belum dibuat oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu alasan mengapa proses ini mengalami jalan buntu. 

 

KSPPM karenanya menginginkan tindakan yang lebih konkrit dari Presiden. Mungkin tidak ada salahnya Presiden Joko Widodo mulai berpikir untuk menyusun strategi yang jelas bagaimana perintah tersebut akan dijalankan dan diimplementasikan. Presiden juga mungkin perlu menampilkan semacam roadmap penyelesaian masalah dan konflik agrarian yang lebih implemented, untuk menunjukan keseriusan dalam memprioritaskan isu ini, sekaligus langkah-langkah yang jelas yang bisa dikawal semua pihak yang berkepentingan dengan perlindungan hak-hak rakyat.

 

KSPPM bersama rakyat, setidaknya yang mendiami KDT, bukan saja siap mendorong kementerian, pemerintah daerah dan birokrasi untuk mewujudkan perintah dan pernyataan presiden; tapi juga mendukung upaya Presiden sendiri menyusun strategi dan roadmap yang konkrit dan logis.

 

Selain itu KSPPM kembali menegaskan, bahwa Perintah Dan Pernyataan Bapak Presiden Jokowi harusnya ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah daerah dengan segera menerbitkan PERDA Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Sehingga tidak ada kesan bahwa Pemerintah Daerah mengabaikan perintah Presiden.

 

Parapat, 6 Mei 2019

 

Delima Silalahi

Direktur Program KSPPM