MENIMBANG PEMBANGUNAN PARIWISATA

KAWASAN DANAU TOBA

(Oleh: Delima Silalahi - Direktur KSPPM)

 

 

Tulisan ini tidak anti pembangunan, juga tidak menolak begitu saja pembangunan pariwisata. Sebaliknya Kawasan Danau Toba (KDT) sangat memerlukan pembangunan untuk mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan yang masih kuat mendera. Boleh jadi pariwisata adalah salah satu jawaban yang bisa menyelamatkan kawasan ini. Hanya saja KDT punya sejuta pengalaman pahit dengan pembangunan. Selama tiga dekade lebih Pemerintah Pusat dan Daerah melancarkan berbagai upaya dan program. KDT dibuka bagi berbagai macam usaha dan investasi. Tapi lebih banyak kemalangan yang dipetik ketimbang kabar gembira.

 

                Penulis hendak menggunakan kesempatan ini untuk menimbang kembali pembangunan pariwisata KDT. Pertanyaan utamanya adalah apakah pembangunan kali ini bisa mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat setempat? Apakah Pariwisata bisa menyelamatkan KDT? Seperti yang akan diuraikan panjang lebar pada halaman-halaman berikutnya, penulis meragukannya. Pada tahapan yang masih sangat awal ini sejumlah tanda menunjukkan pembangunan pariwisata hanya mengulang persoalan serupa, kalau tidak ikut membuatnya bertambah parah. Pembangunan pariwisata KDT masih sibuk dengan dirinya sendiri, fokus pada mendatangkan wisatawan dan pembangunan infrastruktur, tanpa memberi perhatian yang layak pada perubahan sosial yang akan ditimbulkan, isu peramapasan lahan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Pembangunan pariwisata karenanya, setidaknya pada fase awal ini, sedang terjebak dalam lubang kekeliruan yang sama dengan yang dialami program-program pembangunan sebelumnya.

 

                Kecenderungan ini menampilkan ironi tersendiri. Pembangunan pariwisata KDT dilakukan dengan semacam kesadaran yang tinggi tentang potensi dampak buruk yang bisa ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Secara spesifik Bank Dunia yang memberi sokongan dana yang sangat signifikan menerapkan regulasi yang cukup ketat terkait perlindungan alam dan masyarakat sebagai syarat pemberian bantuan. Tapi bahkan upaya yang cukup eksplisit ini belum sanggup mengatasi masalah. Penulis akan menunjukkan  betapa perangkat yang diterapkan Bank Dunia untuk menaksir kondisi lingkungan dan masyarakat gagal mengidentifikasi dengan cukup detail persoalan-persoalan perampasan lahan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Bahkan keseluruhan cara berpikir yang berupaya mengendepankan kepedulian terhadap isu lingkungan dan kemaslahatan masyarakat itu sendiri sudah bermasalah dari segi cara berpikir yang melatar belakanginya.

 

                Selain berasal dari beberapa tulisan dan laporan yang ada, sebagian besar informasi yang disajikan disini bersumber dari pengamatan langsung yang dilakukan penulis. Sebagai staf KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) selama 15 tahun lebih penulis mengenali sangat baik KDT dan semua persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan yang melekat di dalamnya. Penulis menyaksikan langsung bukan saja dampak awal rencana pembangunan pariwisata, tapi juga residu-residu buruk pembangunan di era-era sebelumnya.

 

                Setelah bagian ini berturut-turut penulis akan mengulas pembangunan dan kemiskinan di KDT selama ini, rencana pembangunan pariwisata berkelas dunia, dan mempertanyakan kontribusi pariwisata dalam mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang masih menjerat KDT. Penulis tidak sedang menggunakan kesempatan ini untuk hanya mengkritik. Kritikan tetap perlu ada, tapi dimaksudkan untuk menemukan jawaban bersama yang lebih baik bagi kesejahteraan KDT dan masyarakatnya. Untuk itu pembahasan akan ditutup dengan merangkum argumentasi yang penulis kembangkan dan beberapa catatan rekomendasi yang mungkin perlu dipertimbangkan sebagai upaya menyelematkan KDT. <<selengkapnya download disini..