Upayakanlah Kesejahteraan Kotamu

2011-12-27 18:13

span style="font-size: small;">KESEJAHTERAAN, menjadi tujuan dan cita-cita hidup banyak orang di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Acap kali kita membaca atau mendengar visi dan misi sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan anggota-anggota atau komunitasnya. Kesejahteraan yang dimaksud di sini tentu bukanlah peningkatan ekonomi semata namun lebih pada peningkatan kualitas hidup rakyat dan kemudahan akses atau pelayanan terhadap seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan.

span style="font-size: small;">

span style="font-size: small;">Mengupayakan kesejahteraan sosial, merupakan tanggung jawab semua pihak. Namun dalam perwujudannya, negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Negara melalui wewenang yang dimiliki, harus memiliki program pembangunan dan kebijakan yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

span style="font-size: small;">

span style="font-size: small;">Walaupun negara memiliki tanggung jawab ini, namun mempercayakan perwujudan kesejahteraan bangsa dan rakyat di tangan pemerintah sepertinya tidak mungkin. Kebijakan negara semakin jauh dari tujuan dibentuknya negara ini. Upaya-upaya mensejahterakan rakyat yang digaungkan oleh para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah tidak relevan dengan kebijakan yang dilahirkan.  Kebijakan yang lahir lebih banyak berpihak pada kepentingan modal. Akibatnya yang terjadi adalah kesenjangan sosial dan perampasan kesejahteraan rakyat.

span style="font-size: small;">

span style="font-size: small;">Korupsi dan kemiskinan menjadi problem besar  yang dihadapi bangsa ini. Hampir di semua lini, korupsi mengancam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perampasan tanah demi alasan pembangunan menjadi sesuatu yang dilegalkan.  Tidak terkecuali di tanah Batak. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan memakmurkan bangsa semakin tidak jelas. Kesejahteraan ribuan jiwa Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta terancam hilang karena lemahnya perlindungan pemerintah dari pusat sampai ke daerah terhadap mereka. Tanah-tanah adat yang menjadi sumber kehidupan mereka dirampas oleh modal yang bersembunyi di balik seberkas dokumen ijin dari Kementerian Kehutanan. Menafikan keberadaan rakyat  yang sudah memiliki dan mengelola tanah adat mereka sejak ratusan tahun yang lalu. Berjuang dalam sebuah keyakinan yang benar, malah negara dan kekuasaannya selalu berusaha mengkriminalisasi perjuangan mereka. Perjuangan untuk mencapai kesejahteraan, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara.

span style="font-size: small;">

span style="font-size: small;">Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, sebagian rakyat di Tapanuli, menyadari bahwa kesejahteraan mereka tidak lagi bisa dipercayakan kepada negara/pemerintah. Keyakinan bahwa kesejahteraan hanya bisa diperoleh jika rakyat bersatu, membangun sebuah gerakan bersama dilakoni dengan sungguh-sungguh. Keyakinan yang muncul dari bawah inilah yang menjadi kekuatan besar saat ini. Perjuangan ini walau mendapat tantangan dari berbagai pihak, dengan segala upaya pelemahan yang dilakukan, namun gerakan bersama yang dibangun semakin solid dan merambat perlahan ke berbagai tempat di Tapanuli. Simpati dan solidaritas dari berbagai kalangan, lintas profesi dan lintas wilayah/negara pun turut memberikan dukungan terhadap  gerakan bersama tersebut. Karena seyogianya upaya-upaya mensejahterakan kota adalah tugas dan tanggung jawab bersama. ***(DS)

-->