PERINGATAN HARI HAM & PESTA RAKYAT:

Memperkuat Solidaritas;

Memastikan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM Warga” 

 

Ribuan masyarakat dari 7 Kabupaten/Kota sekawasan Danau Toba bersama KSPPM, INFID, BAKUMSU, YDPK, JKLPK di Indonesia, PK Hephata HKBP, PETRASA, YAK PARPEM GBKP, YPDK, GBKP Alpha Omega, PA HKI ZARFAT, YAPENTRA GKPI, HaRI, Serikat Tani TOBASA, STKS, ST TAPUT, Aliansi Serikat Tani Tano Batak, dan Pengmas HKBP memperingati Hari HAM Internasional di lapangan Sisingamangaraja XII, Balige, Kabupaten Toba Samosir.


Tema yang diangkat dalam peringatan Hari HAM ini, yakni “Memperkuat Solidaritas: Memastikan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM Warga”. Sebagaimana disampaikan oleh Suryati Simanjuntak, Ketua Panitia acara ini, bahwa semangat dari acara ini adalah evaluasi dan refleksi bersama atas kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dalam 20 tahun reformasi di Indonesia, khususnya di Tanah Batak (Kawasan Danau Toba). Oleh karena itu, peringatan Hari HAM dan Pesta Rakyat ini, merupakan wadah bersama dalam menyuarakan berbagai pengabaian dan pelanggaran negara atas hak-hak rakyat, sekaligus untuk mengingatkan semua pihak, khususnya negara dan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari tingkat pusat hingga daerah tentang pentingnya menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan, dan melakukan pemenuhan atas hak-hak rakyat, khususnya kelompok rakyat marginal, sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia dan warga dunia. Negara harus sungguh-sungguh hadir dalam menjamin akses rakyat atas keadilan, kesejahteraan, partisipasi publik dan kebebasan sipil lainnya.


Mugiyanto dari INFID (International NGO Forum in Indonesia) mengatakan, “Selama hidup saya memperingati Hari HAM, baru kali ini saya memperingatinya diawali dengan manortor. Ini luar biasa bagi saya pribadi, karena ini kali pertama perayaan hari HAM Internasional dibuka dengan tradisi masyarakat setempat”.

Di dalam orasinya, Delima Silalahi (Direktur KSPPM) menyampaikan bahwa ”Di Sumatera Utara secara prosedural dan institusional, HAM sudah menjadi istilah yang umum diperbincangkan. Sudah ada penekanan bahwa dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan harus didasari prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia. Namun di tengah upaya-upaya yang dilakukan, sejumlah persoalan terkait dengan penegakan dan/atau pelanggaran HAM masih terus berlangsung hingga saat ini”.


Jalan panjang tentang penegakan HAM mengalami proses yang amat berliku. Berbagai upaya telah dilakukan selama ini. Hanya saja, tanpa usaha yang sungguh-sungguh, penegakan HAM yang menjadi tanggung jawab Negara (Pemerintah) hanya akan berjalan di ruang kosong. Seperti yang dikatakan oleh Manambus Pasaribu (Sekretaris Eksekutif BAKUMSU) bahwa terkait pelanggaran HAM (Hak SIPOL maupun Hak EKOSOB), ada 9 (sembilan) kategori pelanggaran HAM di Sumatera Utara”.


Melalui Parulian Siregar, selaku Asisten Administrasi Umum Pemkab Tobasa yang membaca pidato sambutan Bupati Tobasa, Ir. Darwin Siagian menyampaikan bahwa “Pemerintah Toba Samosir ikut berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pelaksanaan HAM berupa pelaporan data kepada Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. Dan Pemkab Tobasa mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM oleh Kemenkumham. Dengan penghargaan ini Pemkab Tobasa dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini sebagai kabupaten peduli HAM”.


Hal ini ditimpali oleh Sarma Hutajulu selaku anggota DPRD Sumatera Utara “Di satu sisi kita harus mengapresiasi Pemkab Tobasa yang mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM, tetapi di sisi lain kita harus mengakui bahwa secara realitas pemerintah belum sepenuhnya hadir dalam penegakan HAM, secara khusus di Tobasa. Sampai saat ini di dalam pembangunan, masyarakat belum menjadi subjek. Bahkan, atas nama pembangunan dan kesejahteraan, dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembangunan infrastruktur, pengembangan industri pariwisata dan lainnya, tidak jarang justru merampas hak-hak rakyat.”


Saur Tumiur Situmorang (KOMNAS Perempuan) menyebutkan bahwa “Komnas perempuan, dalam pemantauannya di sektor sumber daya alam, melihat terjadinya pencerabutan akses kehidupan dari perempuan ketika terjadi konflik sumber daya alam. Pihaknya juga melakukan pemantauan atas Perda, yang pada umumnya sangat diskriminatif terhadap perempuan”.


Perampasan tanah dan hutan adat yang diikuti dengan intimidasi dan kriminalisasi, merupakan bentuk pengabaian atas hak-hak rakyat. Maka, tidak heran, kalau konflik pertanahan yang sudah berlangsung lama di daerah ini belum juga terselesaikan. Malah, dalam dua tahun terakhir semakin meningkat jumlahnya. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) dalam orasinya “Dari pengaduan kasus pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM, pengaduan yang paling banyak diterima adalah dari sektor agraria, dan salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran HAM terbanyak di sektor agraria adalah kampung halaman kita, Sumatera Utara”.


Delima Silalahi (Direktur KSPPM) mengatakan bahwa ” agar penegakan HAM di masa yang akan datang bisa lebih baik, maka dua hal penting yang perlu diperhatikan adalah: Pertama, HAM harus terus diperjuangkan tanpa hentinya terutama oleh kelompok sosial tertindas dan terpinggirkan. Kedua, penegakkan HAM perlu dilakukan secara serempak, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya”.


Begitu pula yang disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM “Ketika melihat kata Solidaritas dalam tema acara ini, saya bergetar, karena hanya solidaritas dari seluruh rakyat Indonesialah maka HAM rakyat Indonesia bisa diwujudkan. Sebab HAM tidak akan turun begitu saja dari langit, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan terus-menerus, setiap hari, bulan, tahun hingga negara benar-benar hadir dalam mewujudkannya”.


 

Balige, 13 Desember 2018

Kontak Person:

David Rajagukguk (KSPPM): 085373435656

Halim (BAKUMSU)