Konsolidasi Masyarakat Adat Pasca Pencabutan Izin TPL
Pada 8 April 2026 di Napa Nagodang, Sipahutar, Masyarakat Adat dari berbagai komunitas di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba menggelar konsolidasi bersama. Pertemuan ini...
Read morePada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia. Awalnya, kami mendirikan KSPH (Kelompok Studi Penyadaran Hukum), sebagai lembaga yang menyediakan pedidikan hukum kepada masyarakat, dan menguatkan mereka untuk memperjuangkan adanya kebijakan yang pro terhadap hak-hak rakyat, menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak atas tanah adat.
Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia. Awalnya, kami mendirikan KSPH (Kelompok Studi Penyadaran Hukum), sebagai lembaga yang menyediakan pedidikan hukum kepada masyarakat, dan menguatkan mereka untuk memperjuangkan adanya kebijakan yang pro terhadap hak-hak rakyat, menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak atas tanah adat.
Pada 8 April 2026 di Napa Nagodang, Sipahutar, Masyarakat Adat dari berbagai komunitas di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba menggelar konsolidasi bersama. Pertemuan ini...
Read moreKSPPM menyelenggarakan Pelatihan Hukum Kritis (Pokrol) yang dihadiri oleh peserta berjumlah 21 orang. Peserta terdiri dari komunitas Masyarakat Adat, Kelompok Tani, Mahasiswa, dan Pemuda gereja...
Read moreSibolga, Senin, 9 Maret 2026, Bertempat di Gereja HKI Pandan, para perempuan korban bencana ekologis berkumpul dan berdiskusi dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang...
Read moreKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disahkan dengan tujuan menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu Wetboek...
Read moreMenemukan “Harta Berlian”—ungkapan ini secara tepat menggambarkan perasaan warga Huta Pardekkean, Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. Namun, ungkapan tersebut sekaligus menyingkap ironi yang...
Read morePencabutan izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) patut disambut dengan rasa syukur yang sadar. Ia menandai satu kemenangan penting dari gerakan panjang masyarakat adat, petani,...
Read moreParapat, 22 Desember 2025 – Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) hari ini merilis laporan investigasi mendalam bertajuk "Jejak PT. Toba Pulp Lestari dalam...
Read more
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya