Advokasi untuk Keadilan bagi Masyarakat Adat
Pada Rabu, 5 Oktober 2022, para akademisi, aktivis, jurnalis, mahasiswa dan perwakilan ORNOP mendiskusikan buku “Nunga Leleng Hami Mian di...
Diperlukan Literasi mengenai Masyarakat Hukum Adat di Kampus
Pada Selasa, 4 Oktober 2022. perjuangan masyarakat adat kembali dibicarakan di ruang akademik. Kali ini, KSPPM bekerjasama dengan Pascasarjana Ilmu...
Takut Tersandung Hukum, Bupati Kab. Toba Tidak Mengakui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
Sikap ini disampaikan oleh bupati dalam sambutannya pada diskusi masyarakat adat yang dilakukan di kantor Bupati Kab. Toba pada Senin, 3...
Seri Diskusi Buku di UHN Medan : Nunga Leleng Hami Mian di Son; Perjuangan Panjang Masyarakat Adat Mendapatkan Pengakuan Negara
Senin, 3 Oktober 2022. KSPPM bersama Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan melaksanakan Diskusi Buku “Nunga Leleng Hami Mian di...
Di bawah Bayang-bayang Pariwisata
Janji pengembangan pariwisata bertaraf internasional seringkali bertolak belakang dengan realita yang dihadapi oleh masyarakat. Kendati pembangunan pariwisata mendapat kucuran anggaran...
Mauas di Toru ni Sampuran (Merasakan Haus di bawah Air Terjun)
Pada Sabtu, 13 Agustus 2022, saya berkunjung ke salah satu Kelompok Tani (KT) yang didampingi oleh KSPPM, yaitu KT Serumpun...
Tanah Adat, Hutan Negara, dan PT MIK
Lumban Ina ina (13/09/2022). Konflik agraria di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, banyak terjadi karena tumpang-tindih di dalam kebijakan Kawasan...
Siria-ria akan akses Hutan Adat ‘lagi’
Pada Rabu, 31 Agustus 2022, komunitas Masyarakat Adat Siria-ria melaksanakan rapat umum di Kantor Desa Siria-ria bersama perwakilan dari Kantor...
Sigapiton semakin terhimpit Pembangunan Pariwisata yang tidak ramah manusia dan lingkungan
Desa Sigapiton kembali ditimpa banjir dan longsor pada Sabtu, 27 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 WIB. Banjir dan longsor sudah...
“SIAP MATI DEMI WILAYAH ADAT” Kesaksian Perempuan Adat
Perempuan adalah pengatur perekonomian rumah tangga. Para bapak memberikan penghasilan kepada ibu, lalu para Ibu bertugas sebagai bendahara atau pengelola...
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya
- Girsang 1, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun - Parapat, Sumatera Utara 21174
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya
- Girsang 1, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun - Parapat, Sumatera Utara 21174
© Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat - KSPPM. All Rights Reserved.