Pencabutan Izin TPL dan Arah Reforma Agraria di Tano Batak
Pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) patut disambut dengan rasa syukur yang sadar. Ia menandai satu kemenangan penting dari...
Pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) patut disambut dengan rasa syukur yang sadar. Ia menandai satu kemenangan penting dari...
Parapat, 22 Desember 2025 – Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) hari ini merilis laporan investigasi mendalam bertajuk "Jejak...
Perdebatan mengenai penyebab bencana ekologis di Sumatera Utara semakin memanas. Pihak-pihak yang diduga berkontribusi, termasuk PT Toba Pulp Lestari (TPL),...
Jakarta, 03 Desember 2025. Sejak 23 November 2025 lalu, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengalami curah hujan ekstrem yang...
Duka mendalam kembali menyelimuti Sumatera Utara. Pada 25 November, bencana ekologis besar melanda berbagai wilayah secara bersamaan. Dampaknya tidak tanggung-tanggung:...
Pada Senin, 24 November 2025, Sekretariat Bersama Gerakan Oikumene Keadilan Ekologi Sumatera Utara mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara. Pertemuan...
Jumat, 21 November 2025, Kementerian Hak Asasi Manusia bersama Sekretariat Bersama Gerakan Oikumene Keadilan Ekologi Sumatera Utara serta masyarakat korban...
Medan, 18 November 2025 — Kerusakan lingkungan di Sumatera Utara terus memburuk, bencana ekologis semakin sering terjadi, dan konflik berbasis...
Medan, 17 November 2025 — Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara menyampaikan kekecewaan dan sikap...
Jakarta, Selasa 9 September 2025 — Perwakilan komunitas Masyarakat Adat dari Dolok Parmonangan, Sihaporas, Nagasaribu, Natinggir, dan Natumingka bersama Kelompok...
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya