KUHP Baru: Potensi Kriminalisasi dan Penyempitan Ruang Sipil
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disahkan dengan tujuan menggantikan KUHP lama yang merupakan...
Read morePada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia. Awalnya, kami mendirikan KSPH (Kelompok Studi Penyadaran Hukum), sebagai lembaga yang menyediakan pedidikan hukum kepada masyarakat, dan menguatkan mereka untuk memperjuangkan adanya kebijakan yang pro terhadap hak-hak rakyat, menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak atas tanah adat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disahkan dengan tujuan menggantikan KUHP lama yang merupakan...
Read moreMenemukan “Harta Berlian”—ungkapan ini secara tepat menggambarkan perasaan warga Huta Pardekkean, Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. Namun, ungkapan...
Read morePencabutan izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) patut disambut dengan rasa syukur yang sadar. Ia menandai satu kemenangan penting dari...
Read moreParapat, 22 Desember 2025 – Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) hari ini merilis laporan investigasi mendalam bertajuk "Jejak...
Read moreBencana yang terjadi di Sumatera Utara semata-mata bukan terjadi karena disebabkan oleh alam melainkan ulah kebijakan yang dipilih oleh penguasa....
Read morePrakarsa Edisi No.128 warta dwi-bulanan ksppm no.128/Juli-Desember/XL/2025 ISSN: 021-1863 Salam dari Sopo..., PARA pembaca Prakarsa di mana pun berada, Prakarsa...
Read moreSabtu 13 Desember bertempat di Aula Gereja Kristen Protestan Angkola, Tapanuli Selatan, KSPPM Bersama Badan Koordinasi Antar Gereja (BKAG) Kabupaten...
Read morePematang Siantar, 12 Desember 2025 — Konflik sumber daya alam (SDA) yang terus berlangsung di Sumatera Utara bukanlah peristiwa yang...
Read morePerdebatan mengenai penyebab bencana ekologis di Sumatera Utara semakin memanas. Pihak-pihak yang diduga berkontribusi, termasuk PT Toba Pulp Lestari (TPL),...
Read more
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya