An Ethical Challenge to Researcher-Academicians
In his article "A Study of Indorayon: The Battle of 'Organic Intellectuals' vs 'Corporate Intellectuals'" (pp. 213-227), Dimpos Manalu conducts...
Read moreDetailsPada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia. Awalnya, kami mendirikan KSPH (Kelompok Studi Penyadaran Hukum), sebagai lembaga yang menyediakan pedidikan hukum kepada masyarakat, dan menguatkan mereka untuk memperjuangkan adanya kebijakan yang pro terhadap hak-hak rakyat, menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak atas tanah adat.
In his article "A Study of Indorayon: The Battle of 'Organic Intellectuals' vs 'Corporate Intellectuals'" (pp. 213-227), Dimpos Manalu conducts...
Read moreDetailsThis article is relatively old, but some of the issues it raises still seem relevant. What are they? In his...
Read moreDetailsMemang tulisan ini sudah relatif lama, tetapi sejumlah problem yang diangkatnya tampak masih relevan. Apa itu? Dalam tulisannya “Credit Union...
Read moreDetailsAbriani Siahaan and Sintia Simbolon's article in this book uses micro-level experiences in Siria-Ria village to reflect on the Food...
Read moreDetailsTulisan Abriani Siahaan dan Sintia Simbolon dalam buku ini memakai pengalaman lingkup mikro di Desa Siria-Ria sebagai bahan refleksi tentang...
Read moreDetailsCatatan Pelatihan Kader Dasar Pada 24-26 Maret 2022, sebanyak 25 peserta dari berbagai wilayah pendampingan KSPPM seperti Kabupaten Tapanuli Utara,...
Read moreDetailsSelasa, 15 Maret 2022. Sejumlah NGO Internasional menyelenggarakan diskusi mengenai isu lingkungan dan masyarakat adat. Diskusi tersebut menghadirkan 4 (empat)...
Read moreDetailsJakarta, Thursday, March 24, 2022 – The Indigenous Peoples of Pargamanan Bintang Maria submitted a petition to the Director of...
Read moreDetailsJakarta, Kamis, 24 Maret 2022 - Masyarakat Adat Pargamanan Bintang Maria menyerahkan petisi kepada Direktur Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan...
Read moreDetailsDolok Sanggul, 21 Maret 2022 — Lebih dari 23.000 tandatangan petisi diserahkan kepada Bupati Humbang Hasundutan, lewat petisi ini Masyarakat...
Read moreDetails
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya