Selasa, 7 Juli 2020. Masyarakat Adat Op. Bolus Simanjuntak dan Op. Ronggur Simanjuntak didampingi oleh KSPPM dan AMAN TANO Batak menerima kunjungan perwakilan dari BPSKL (Badan Perhutaan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) wilayah IV, Balige. Dari BPSKL hadir Yoseph Tien dan dari KPH diwakili oleh Irwan Butar-Butar. Pertemuan dilakukan di Sosor Liang, Sipahutar. Adapun pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut upaya penyelesaian konflik komunitas masyarakat adat dengan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Sekilas melihat ke belakang, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan ini sudah berjalan hampir sepuluh tahun. Dan komunitas masyarakat adat juga sudah menyampaikan langsung tuntutan mereka ke Pemerintah Pusat, Pak Joko Widodo (Presiden RI) dan juga kepada Bu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Difasilitasi oleh Kantor Staf Kepresiden (KSP), pertemuan masyarakat adat dengan pemerintah pusat sudah beberapa kali dilakukan. Baik Presiden dan Menteri KLHK juga sudah meberikan respon yang sangat baik terhadap tuntutan masyarakat dengan menjanjikan akan segera melepaskan wilayah adat tersebut dari Konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan mengembalikan kepada masyarakat adat. Namun keputusan itu baru bisa ditindaklanjuti, jika sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten. Saat ini kedua komunitas ini bersama komunitas lainnya di Tapanuli sedang menunggu terbitnya Perda dimaksud agar realisasi janji Presiden dan Menteri bisa ditindaklanjuti dengan segera.
