Konsolidasi Masyarakat Adat Pasca Pencabutan Izin TPL
Pada 8 April 2026 di Napa Nagodang, Sipahutar, Masyarakat Adat dari berbagai komunitas di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba...
Read morePada 8 April 2026 di Napa Nagodang, Sipahutar, Masyarakat Adat dari berbagai komunitas di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba...
Read moreKSPPM menyelenggarakan Pelatihan Hukum Kritis (Pokrol) yang dihadiri oleh peserta berjumlah 21 orang. Peserta terdiri dari komunitas Masyarakat Adat, Kelompok...
Read moreSibolga, Senin, 9 Maret 2026, Bertempat di Gereja HKI Pandan, para perempuan korban bencana ekologis berkumpul dan berdiskusi dalam rangka...
Read moreKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disahkan dengan tujuan menggantikan KUHP lama yang merupakan...
Read moreMenemukan “Harta Berlian”—ungkapan ini secara tepat menggambarkan perasaan warga Huta Pardekkean, Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. Namun, ungkapan...
Read morePencabutan izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) patut disambut dengan rasa syukur yang sadar. Ia menandai satu kemenangan penting dari...
Read moreParapat, 22 Desember 2025 – Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) hari ini merilis laporan investigasi mendalam bertajuk "Jejak...
Read moreBencana yang terjadi di Sumatera Utara semata-mata bukan terjadi karena disebabkan oleh alam melainkan ulah kebijakan yang dipilih oleh penguasa....
Read morePrakarsa Edisi No.128 warta dwi-bulanan ksppm no.128/Juli-Desember/XL/2025 ISSN: 021-1863 Salam dari Sopo..., PARA pembaca Prakarsa di mana pun berada, Prakarsa...
Read more
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya