Perlawanan harus dimulai dengan mengokohkan fondasi dasar, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran buruh (BHL) bahwa ketidakadilan yang terjadi tidak terbatas karena persoalan individual, melainkan bagian dari sistem yang sudah diatur. Buruh harus memahami bahwa penindasan yang terjadi juga lahir karena “kesepakatan” antara penindas dan yang ditindas. Bisa jadi, karena buruh tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan, pada akhirnya mengalah dan “sepakat” dengan nasib yang menimpa mereka. Kesadaran kritis yang mengakar dan kokoh menjadi pengaman yang kuat untuk bertahan memperjuangkan hak.
Perlawanan harus dimulai dengan mengokohkan fondasi dasar, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran buruh (BHL) bahwa ketidakadilan yang terjadi tidak terbatas karena persoalan individual, melainkan bagian dari sistem yang sudah diatur. Buruh harus memahami bahwa penindasan yang terjadi juga lahir karena “kesepakatan” antara penindas dan yang ditindas. Bisa jadi, karena buruh tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan, pada akhirnya mengalah dan “sepakat” dengan nasib yang menimpa mereka. Kesadaran kritis yang mengakar dan kokoh menjadi pengaman yang kuat untuk bertahan memperjuangkan hak.
Pendahuluan Parapat, Sabtu, 22 Maret 2025 – Tim Ekspedisi Banjir Bandang Parapat yang terdiri dari
DAS Bolon, Simalungun kehilangan hutan alam 6.148 hektar Parapat kembali diterjang banjir bandang pada Minggu,
Tarutung, Senin, 3 Februari 2025-Masyarakat adat Onan Harbangan,Nagasaribu menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh
Bona Taon 2025 ini adalah awal. Paling tidak, Komunitas Golat Naibaho sudah sepaham bahwa menguasai tanah bukanlah akhir perjuangan.
Proyek food estate Sumatera Utara akan diperluas melalui pembentukan badan otorita. Kental aroma konflik kepentingan. Bupati Humbang
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia…Selengkapnya